Determinasi Penyebab Ketidakberhasilan dalam Pencapaian Opini WTP: Analisis pada Pemerintah Daerah di Indonesia

This study aims to identify the determinants contributing to the inability of local governments in Indonesia to attain an Unqualified Opinion (WTP) on their Local Government Financial Reports (LKPD) for the fiscal years 2020–2022. Employing a descriptive quantitative approach, the research investigates the underlying factors responsible for this failure by analyzing 143 Audit Reports (LHP) of LKPD that received opinions other than WTP from 81 local government entities. The findings reveal that the failure of local governments to achieve a WTP opinion during the 2020–2022 period was primarily driven by three key factors: (1) Non-compliance with Government Accounting Standards (SAP) in financial reporting, particularly in accounts related to fixed assets, current assets, capital expenditures, operating expenses, short-term liabilities, revenue, and unexpected expenditures. (2) Deficiencies in the Internal Control System (SPI), including inadequate accounting and reporting controls, as well as suboptimal budget management systems. (3) Violations of regulatory requirements, often involving administrative irregularities, potential financial losses, and insufficient oversight mechanisms.

Keywords: Deficiencies in ICS, Violations of Regulatory Requirements, Audit Opinion, Misstatements, Recurring Issues

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinasi yang menyebabkan kegagalan pemerintah daerah di Indonesia dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode tahun anggaran 2020-2022. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki lebih mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan pada 143 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang mendapatkan opini selain WTP pada 81 entitas pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai opini WTP selama tahun anggaran 2020–2022 dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP, terutama pada kelompok akun aset tetap, aset lancar, belanja modal, beban operasi, kewajiban jangka pendek, pendapatan, dan belanja tak terduga. (2) Kelemahan dalam SPI, meliputi sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta sistem pengendalian anggaran yang tidak optimal. (3) Ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang seringkali mencakup penyimpangan administrasi, potensi kerugian, serta kekurangan dalam pengawasan.

Kata Kunci: Kelemahan SPI, Ketidakpatuhan, Opini Audit, Salah Saji, Temuan Berulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinasi yang menyebabkan kegagalan pemerintah daerah di Indonesia dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode tahun anggaran 2020-2022.  Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menyelidiki lebih mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan pada 143 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang mendapatkan opini selain WTP pada 81 entitas pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai opini WTP selama tahun anggaran 2020–2022 dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP, terutama pada kelompok akun aset tetap, aset lancar, belanja modal, beban operasi, kewajiban jangka pendek, pendapatan, dan belanja tak terduga. (2) Kelemahan dalam SPI, meliputi sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta sistem pengendalian anggaran yang tidak optimal. (3) Ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang seringkali mencakup penyimpangan administrasi, potensi kerugian, serta kekurangan dalam pengawasan.

Kata Kunci: Kelemahan SPI, Ketidakpatuhan, Opini Audit, Salah Saji, Temuan Berulang